Pengertian Perjanjian

Asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik“.

Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih“. Suatu perjanjian diartikan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal (Wirjono Prodjodikiro, 1997 : 12).

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang berhutang atau debitur.

Pengertian Perjanjian

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

  1. Menyerahkan suatu barang.
  2. Melakukan suatu perbuatan.
  3. Tidak melakukan suatu perbuatan (Munir Fuadi, 2001:87).

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, bahkan salah satu sumber yang terpenting di samping sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber perikatan menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain (R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio, 2003:323) :

  1. Perjanjian.
  2. Undang-undang, perikatan yang ditimbulkan dari undang-undang ini dibedakan lagi oleh Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi :
  • Undang-undang saja. Misalnya : lahirnya anak (Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  • Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang dibedakan lagi oleh Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi :
  • Perbuatan manusia yang sah.
  • Perbuatan manusia yang tidak sah atau perbuatan melawan hukum.

Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian ada empat macam seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

  1. Sepakat mengikatkan diri, Apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian itu sudah sah (R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, 1985: 22). Di dalamnya terdapat asas konsensualitas, yang artinya dengan kesepakatan yang dimaksud, bahwa diantara pihak – pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Selain asas tersebut, ada asas lain dalam suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.
  2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian, Pada umumnya setiap orang mempunyai kewenangan hukum, namun ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Mereka ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu mereka yang belum cukup umur/dewasa, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan atau pengawasan dan istri yang tunduk pada KUHPerdata. Hal ini diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Selama dalam keadaan tidak cakap, mereka diwakili oleh wakil yang ditentukan oleh undang – undang atau hakim, yang selanjutnya akan mengurus kepentingan yang diwakilinya. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan.
  3. Suatu Hal Tertentu, Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang jelas atau tertentu. Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian itu harus jelas/tegas yang dapat melahirkan hak–hak dan kewajiban–kewajiban bagi kedua bekah pihak, apabila terjadi suatu perselisihan.
  4. Suatu Sebab yang Halal, Dalam Pasal 1335 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Wirdjono Projodikiro, 1997 : 219).

Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang berlaku bagi para pihak. Asas-asas itu sangat banyak macam-macamnya. Namun diantaranya ada asas-asas yang penting, antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim HS, 2005 : 9) :

  • Membuat atau tidak membuat perjanjian.
  • Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
  • Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan.
  • Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulus atau lisan.

2. Asas konsensualisme

Asas ini diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih yang mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian ( Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003 : 35).

3. Asas pacta sunt servanda (kepastian hukum)

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketuga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4. Asas itikad baik

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian

Asas ini diatur di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Disebut juga asas personalitas, bahwa persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat membawa kerugian maupun manfaat karenanya bagi pihak ketiga (H.R. Daeng Naja, 2006:8).

Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak tentang suatu hal. Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Cara berakhirnya perjanjian dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu :

  1. Pembayaran
  2. Konsignasi
  3. Novasi ( pembaruan utang )
  4. Kompensasi
  5. Konfusio ( percampuran utang )
  6. Pembebasan utang
  7. Musnahnya barang terutang
  8. Kebatalan atau pembatalan
  9. Berlakunya syarat batal
  10. Daluwarsa

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam praktek dikenal pula cara berakhirnya perjanjian, yaitu ( Salim HS, 2005 : 165 ) :

  1. Jangka waktunya berakhir.
  2. Dilaksanakan objek perjanjian.
  3. Kesepakatan kedua belah pihak.
  4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak.
  5. Adanya putusan pengadilan